Latar Belakang
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek
penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur
juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan
ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak
dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi,
telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini
menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan
kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam 30 tahun terakhir
ditengarai pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan
infrastruktur. Menurunnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia dapat
dilihat dari pengeluaran pembangunan infrastruktur yang terus menurun dari 5,3%
terhadap GDP (Gross Domestic Product) tahun 1993/1994 menjadi sekitar 2,3%
(2005 hingga sekarang). Padahal, dalam kondisi normal, pengeluaran pembangunan
untuk infrastruktur bagi negara berkembang adalah sekitar 5-6 % dari GDP.
Krisis ekonomi 1997-1998 membuat kondisi infrastruktur di
Indonesia menjadi sangat buruk. Bukan saja pada saat krisis, banyak
proyek-proyek infrastruktur baik yang didanai oleh swasta maupun dari APBN
ditangguhkan, tetapi setelah krisis, pengeluaran pemerintah pusat untuk
pembangunan infrastruktur berkurang drastis. Secara total, porsi dari APBN
untuk sektor ini telah turun sekitar 80% dari tingkat pra-krisis. Pada tahun
1994, pemerintah pusat membelanjakan hampir 14 milyar dolar AS untuk
pembangunan, 57% diantaranya untuk infrastruktur. Pada tahun 2002 pengeluaran
pembangunan menjadi jauh lebih sedikit.
Belanja infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat
kecil, walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran
pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran
pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Ini
merupakan suatu persoalan serius, karena walaupun pemerintah pusat meningkatkan
porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah
daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di
daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur
antara tingkat nasional dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran
investasi dan pembangunan ekonomi. Semakin kurangnya pengeluaran terhadap
infrastruktur membuat dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan
infrastruktur menjadi rendah. Contohnya, dalam hal jalan, jalan raya masih
sangat terbatas yang hanya 1,7 km per 1000 penduduk, dan hampir 50% dalam
kondisi buruk karena sangat kurangnya pemeliharaan yang baik, terutama di
jaringan jalan kabupaten. Hal ini menambah kemacetan lalu lintas setiap tahun,
sementara kapasitas jalan yang ditambahkan sedikit. Pengeluaran pemerintah di
subsektor ini terus menurun, dari 22% tahun 1993 ke 11% dari anggaran
pemerintah tahun 2000. Jika hal ini terus berlangsung, tidak mustahil kondisi
jalan raya yang buruk atau kurangnya sarana jalan raya bisa menjadi penghambat
serius pertumbuhan investasi.
Pembahasan
Infrastruktur dapat
didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim struktur
yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat,sebagai
layanan dan fasilitas yang diperlukan,agar perekonomian dapat berfungsi dengan
baik. Istilah umumnya merujuk kepada
hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti
fasilitas antara lain dapat berupa:jalan ,kereta api, air bersih, bandara ,kanal,
waduk tanggul, pengelolahan limbah, perlistrikan,
telekomunikasi, pelabuhan.
secara fungsional
,infrastruktur selain fasilitasi, dapat pula mendukung berupa kelancaran
aktifitas ekonomi masyarakat,dristibusi aliran produksi barang dan jasa sebagai
contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai
ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Bagi Indonesia, infrastruktur
merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan
peningkatan daya saing di dunia internasional, disamping sektor lain seperti
minyak dan gas bumi, jasa keuangan dan manufaktur. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang
tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan,
mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat
ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan
bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur
mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan
kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan
kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa
layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan
pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur yang telah
terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman dan
lingkungan.
Dengan demikian, Pembangunan
infrastruktur pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic
goals yaitu:
- Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan
memperluas lapangan kerja;
- meningkatkan
pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses
infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal;
- meningkatkan
kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh,
perdesaan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, dan pulau-pulau kecil.
Casinos Near Bryson City NC (NC) | Mapyro
BalasHapusFind 영천 출장마사지 Casinos 밀양 출장샵 Near Bryson 파주 출장샵 City NC 수원 출장마사지 (NC) with address, telephone number, map, driving directions, and other local 수원 출장샵 government information.